GIANYAR | BRANAYOGATALKS.COM — Kepala Desa Temesi, I Ketut Branayoga, SE, yang akrab disapa Ahok Temesi, melontarkan kritik tajam terkait persoalan sampah di Bali yang dinilainya tak kunjung terselesaikan. Melalui refleksi bertajuk “Beranayoga Talk” pada Sabtu malam (25/4/2026), ia mengajak publik melihat persoalan sampah bukan sekadar isu lingkungan, melainkan persoalan sistemik yang sarat kepentingan.
Dalam pernyataannya, Branayoga memulai dengan pertanyaan mendasar namun menggugah: “Kenapa masalah sampah di Bali tidak pernah benar-benar selesai? Apakah kita tidak mampu, atau justru ada yang tidak ingin masalah ini selesai?”
Menurutnya, setiap hari volume sampah di Bali terus meningkat, berasal dari berbagai sektor mulai dari hotel, vila, restoran hingga rumah tangga. Seluruhnya bermuara ke tempat pemrosesan akhir (TPA), menciptakan gunungan sampah yang kian mengkhawatirkan.
“Gas metana terus keluar, air lindi meresap ke tanah. Kita tahu ini tidak sehat, tidak normal, tetapi sistem ini tetap berjalan seolah tanpa henti,” tegasnya.
Ia menilai berbagai program pengelolaan sampah yang selama ini diluncurkan belum menyentuh akar persoalan. Wacana teknologi modern kerap muncul, namun tidak diikuti hasil nyata di lapangan.
“Kalau sesuatu yang jelas gagal tapi terus dipertahankan, itu bukan lagi kegagalan. Itu sudah menjadi sistem,” ujarnya.
Lebih jauh, Branayoga mengungkapkan bahwa persoalan sampah di Bali telah berkembang menjadi sebuah “ekosistem ekonomi”. Dalam rantai tersebut, terdapat berbagai pihak yang terlibat dan memperoleh manfaat—mulai dari pengangkutan, pengelolaan, hingga proyek-proyek terkait.
“Ada yang dibayar untuk mengangkut, ada yang dibayar untuk mengelola. Selama sampah tetap ada, rantai ini tetap hidup,” katanya.
Ia pun mengajukan pertanyaan kritis: jika suatu saat Bali benar-benar bersih dan volume sampah berkurang drastis, berapa banyak “rantai ekonomi” yang akan terputus?
Namun Branayoga juga mengingatkan bahwa persoalan ini bukan semata kesalahan pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa masyarakat juga turut berperan dalam mempertahankan sistem tersebut.
“Ketika kita tidak memilah sampah, menggunakan plastik sekali pakai, dan berpikir ‘nanti juga ada yang angkut’, kita sebenarnya ikut memberi makan sistem itu,” ungkapnya.
Ia menyebut TPA bukan hanya tempat pembuangan akhir, melainkan simbol kegagalan kolektif yang selama ini dibiarkan. Meski kerap direncanakan untuk ditutup atau direvitalisasi, kenyataannya TPA tetap beroperasi dan semakin penuh.
“Selama masih bisa menampung, semua merasa nyaman. Padahal ini bom waktu. Ketika meledak, dampaknya akan dirasakan masyarakat—air tercemar, udara beracun, tanah rusak,” jelasnya.
Sebagai solusi, Branayoga menawarkan beberapa langkah tegas. Di antaranya adalah penanganan sampah dari sumber dengan aturan yang lebih ketat, transparansi dalam pengelolaan dan aliran dana, serta desentralisasi pengolahan sampah melalui penguatan TPS 3R di tingkat desa.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendorong perubahan melalui tekanan publik.
“Perubahan besar tidak lahir dari atas meja, tetapi dari masyarakat yang terus bertanya dan menuntut,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Branayoga menyampaikan kritik yang lebih dalam terhadap kondisi saat ini.
“Bali hari ini bukan hanya krisis sampah, tetapi krisis kejujuran. Kita tahu masalahnya, tahu solusinya, tetapi memilih diam. Kalau ini terus terjadi, anak cucu kita bukan mewarisi pulau surga, melainkan gunungan sampah,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat keras bahwa persoalan sampah di Bali membutuhkan keberanian kolektif untuk berubah—tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh lapisan masyarakat. (Tim Newsyess)
