JAKARTA |Branayogatalks.com — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan kebutuhan pokok atau sembako. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi semakin menekan kehidupan masyarakat kecil yang hingga kini masih menghadapi beratnya beban ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan Nyoman Parta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2026). Ia menilai, di tengah harga kebutuhan pokok yang terus mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, penambahan pajak pada sembako bukanlah langkah yang berpihak kepada rakyat.
“Tanpa pajak saja rakyat sudah susah untuk makan, apalagi kalau sembako dikenakan pajak. Harga beras naik, minyak goreng mahal, gula dan cabai terus bergejolak. Kalau ditambah PPN, masyarakat kecil akan semakin tertekan,” tegasnya.
Legislator asal Bali tersebut menekankan bahwa sembako bukan barang mewah, melainkan kebutuhan primer yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Karena itu, negara dinilai memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi daya beli masyarakat.
Menurut Parta, kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Ia mengingatkan bahwa dampak dari pengenaan PPN terhadap sembako tidak hanya berhenti pada kenaikan harga barang, tetapi juga memicu efek domino di berbagai sektor distribusi dan perdagangan.
“Kalau sembako dikenakan pajak, otomatis harga jual di pasar akan ikut naik. Distributor menyesuaikan biaya, pedagang juga menaikkan harga, dan pada akhirnya rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya,” ujarnya.
Lebih jauh, Parta menilai kenaikan harga pangan dapat menimbulkan persoalan sosial yang serius. Ia menyoroti ancaman meningkatnya angka kemiskinan hingga risiko stunting pada anak akibat menurunnya kualitas konsumsi keluarga.
“Kalau kebutuhan pokok makin mahal, biasanya yang dikurangi pertama kali adalah kualitas makanan keluarga. Ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan anak-anak dan bisa memperbesar risiko stunting. Negara jangan sampai membuat kebijakan yang justru semakin mencekik rakyat,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah mencari alternatif sumber penerimaan negara yang tidak membebani masyarakat kecil. Menurutnya, masih banyak sektor yang dapat dioptimalkan, mulai dari penerimaan sumber daya alam, pajak korporasi besar, hingga penertiban kebocoran anggaran negara.
“Cari pemasukan negara jangan dari kebutuhan makan rakyat. Masih banyak sumber penerimaan lain yang bisa dimaksimalkan tanpa harus menyentuh sembako,” tegasnya lagi.
Ia memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut di parlemen dan memperjuangkan agar kebutuhan pokok masyarakat tetap bebas dari pengenaan PPN.
“Rakyat membutuhkan harga pangan yang murah dan terjangkau, bukan kebijakan baru yang membuat hidup semakin berat. Saya akan tetap berdiri bersama rakyat untuk menolak PPN sembako,” pungkas Nyoman Parta. (Tim Newsyess)
