GIANYAR | Pemerintah Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, terus berupaya mendorong transformasi digital di tingkat desa. Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan antara Pemerintah Desa Temesi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), perangkat desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta perwakilan ICT yang didukung pihak Universitas Warmadewa.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana diskusi terbatas tersebut membahas peluang kerja sama pengembangan program digitalisasi desa yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat sektor ekonomi desa melalui BUMDes.
Perbekel Desa Temesi, I Ketut Branayoga, yang akrab disapa Ahok Temesi, menyampaikan bahwa secara kelembagaan pihak desa menyambut positif gagasan kerja sama tersebut. Namun, seluruh proses akan tetap melalui mekanisme musyawarah desa sebagai bentuk pengambilan keputusan bersama.
“Kami pada prinsipnya tertarik dengan program ini. Namun tentu akan kami sampaikan lebih lanjut dalam forum musyawarah desa untuk menentukan langkah dan kelanjutannya,” ujar Branayoga.
Menurutnya, salah satu rencana yang sedang dipersiapkan adalah pembentukan unit usaha baru di bawah BUMDes yang diberi nama Unit Desa Digital. Unit usaha ini nantinya akan menjadi wadah pengembangan berbagai layanan berbasis teknologi, termasuk penyediaan jaringan internet mandiri desa.
“BUMDes akan membentuk unit baru yaitu Unit Desa Digital. Di dalamnya tidak hanya internet desa, tetapi juga bisa mengembangkan UMKM digital, layanan paket, jaringan internet, dan berbagai usaha berbasis teknologi lainnya,” jelasnya.
Branayoga menilai selama ini desa sering kali hanya menjadi penonton dalam perkembangan bisnis jaringan dan teknologi yang berkembang di wilayah pedesaan. Dengan hadirnya mitra ICT, Desa Temesi berharap dapat memperoleh nilai tambah sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi desa.
“Harapan kami, desa tidak hanya menjadi penonton. Dengan adanya kerja sama ini, BUMDes dapat memperoleh keuntungan yang nantinya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa (PADes),” katanya.
Lebih lanjut, Branayoga berharap adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), agar program digitalisasi desa memiliki landasan regulasi yang jelas dan dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Bali.
Menurutnya, regulasi yang kuat akan menjadi pedoman bagi desa-desa yang ingin mengembangkan model usaha digital melalui BUMDes sehingga mampu bersaing dan berperan aktif dalam perkembangan teknologi informasi.
Sementara itu, perwakilan ICT, Agung Suriabayu, didampingi tim analisis dan keuangan Victoria, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah instansi pemerintah untuk mendukung percepatan program digitalisasi desa.
“Kami sudah mengirimkan surat audiensi kepada Dinas Kominfo Kabupaten Gianyar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gianyar. Selain itu, bersama Universitas Warmadewa kami juga berencana melakukan audiensi dengan Bupati Gianyar,” jelas Agung.
Ia menegaskan bahwa konsep desa digital yang akan dikembangkan tidak hanya sebatas memiliki website desa, melainkan mencakup sistem digitalisasi secara menyeluruh sesuai amanat peraturan pemerintah dan regulasi terkait desa digital.
“Kami ingin memastikan bahwa digitalisasi desa dilakukan secara komprehensif. Bukan hanya website, tetapi juga sistem administrasi pemerintahan, layanan masyarakat, penguatan ekonomi desa, hingga infrastruktur digital pendukung lainnya,” terangnya.
Program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju terwujudnya desa-desa modern yang mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, baik dalam pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi masyarakat. Jika berhasil diterapkan di Desa Temesi, model tersebut berpotensi menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Gianyar maupun Bali dalam mewujudkan transformasi menuju desa digital yang mandiri dan berkelanjutan. (Tim Newsyess)
