Denpasar | Branayogatalks.com – Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPD RI Provinsi Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali harus diselesaikan melalui langkah-langkah nyata, terukur, dan berpihak kepada masyarakat yang selama ini berada di garis depan pengelolaan sampah.
Penegasan tersebut disampaikan Ni Luh Djelantik saat menggelar kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat (ASMAS) bertema Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 dengan subtema Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Aspirasi Pelaku Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat dalam Penguatan Tata Kelola Persampahan di Bali, di Aula Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Jumat (19/6/2026).
Dalam forum yang dihadiri pengelola TPS3R, bank sampah, perangkat desa, komunitas lingkungan, relawan, dan berbagai pegiat pengelolaan sampah tersebut, Ni Luh Djelantik menegaskan bahwa Bali tidak boleh terus-menerus menggunakan pola lama dalam menangani persoalan sampah.
Menurutnya, pengalaman masa lalu telah membuktikan bahwa memindahkan lokasi pembuangan sampah bukanlah solusi yang menyelesaikan masalah.
Ni Luh Djelantik mengingat kembali ketika muncul wacana pemindahan TPA Suwung ke Desa Temesi, Gianyar. Saat itu, dirinya secara tegas memberikan dukungan kepada masyarakat Temesi yang menolak rencana tersebut.
“Desa Temesi sudah cukup lama menanggung beban sampah Kabupaten Gianyar. Tidak adil jika kemudian harus dibebani lagi dengan sampah dari seluruh Bali. Itu bukan solusi, melainkan hanya memindahkan persoalan dari satu tempat ke tempat lain,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai pemerintah harus mulai mendengarkan para pelaku pengelolaan sampah yang setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan di lapangan. Berbagai kebutuhan seperti insinerator, mesin pencacah, alat pengolah plastik, hingga dukungan sarana dan prasarana lainnya harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut, kata Ni Luh Djelantik, akan dicatat dan diperjuangkan hingga ke tingkat pusat.
“Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini akan kami kaji secara serius dan kami bawa ke pusat. Kami ingin solusi yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan,” ujarnya.
Dana Pariwisata Harus Kembali untuk Masyarakat
Dalam kesempatan itu, Ni Luh Djelantik juga menyoroti besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap timbulan sampah di Bali. Dengan jutaan wisatawan yang datang setiap tahun, menurutnya sudah sewajarnya sebagian pendapatan dari sektor pariwisata digunakan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah.
Ia menilai dana yang diperoleh dari pungutan wisatawan asing semestinya dapat dimanfaatkan untuk membantu desa-desa dalam membangun sarana pengolahan sampah modern.
“Jangan pernah mengatakan pemerintah tidak memiliki anggaran. Bali menerima jutaan wisatawan setiap tahun dan mereka tentu menghasilkan sampah. Karena itu sebagian pendapatan dari sektor pariwisata harus kembali kepada masyarakat untuk membantu mengatasi persoalan tersebut,” katanya.
Menurut Ni Luh Djelantik, desa-desa di Bali selama ini telah menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menopang keberlangsungan sektor pariwisata. Oleh sebab itu, desa harus mendapatkan dukungan yang memadai, baik berupa regulasi, fasilitas, maupun pendanaan.
Sampah Harus Menjadi Sumber Nilai Ekonomi
Tidak hanya berbicara soal penanganan, Ni Luh Djelantik juga mendorong lahirnya model pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Ia menilai berbagai jenis sampah masih memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik.
Sampah kaca dapat diolah menjadi produk kerajinan, sampah plastik dapat menjadi bahan baku industri daur ulang, sementara sampah organik dapat diolah menjadi pupuk maupun eco enzyme yang bernilai jual.
“Sampah tidak boleh hanya dipandang sebagai beban. Dengan dukungan teknologi dan kebijakan yang tepat, sampah bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih aktif membantu kelompok-kelompok pengelola sampah dalam memperoleh perizinan, akses pasar, serta dukungan peralatan sehingga hasil pengolahan sampah dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Perjuangan Akan Dibawa ke Tingkat Nasional
Menutup kegiatan ASMAS tersebut, Ni Luh Djelantik menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Bali terkait pengelolaan sampah melalui jalur konstitusional di tingkat nasional.
Menurutnya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, negara wajib hadir memberikan solusi yang nyata bagi masyarakat.
“Kita membutuhkan keberanian untuk mencari solusi baru dan berpikir di luar kebiasaan. Bali memerlukan sistem pengelolaan sampah yang modern, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter daerah kita. Aspirasi masyarakat yang saya terima hari ini akan menjadi bagian dari perjuangan saya di tingkat pusat,” pungkas Ni Luh Djelantik. (Tim Newsyess)
